When a large percentage of his voters look to possess a wish for Prabowo to keep up Widodo’s policies, he has hinted that he could have a a lot more nationalistic approach to international affairs than his predecessor.
Namun pakar pemilu menilai alasan itu justru problematik karena pencitraan capres selama Pilpres tidak semestinya dibiayai anggaran negara.
Anda dapat membaca Twitter kebijakan cookie dan kebijakan privasi sebelum menerima. Untuk melihat konten ini, pilihlah 'terima dan lanjutkan'.
Pasal 282 UU Pemilu menyatakan, "pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye".
"Di situ presiden sebenarnya punya peranan. Kalau dia punya komitmen mendukung kompetisi yang jujur dan adil, Presiden akan meminta setiap menteri yang berkompetisi di Pilpres untuk cuti penuh atau nonaktif selama 75 hari kampanye atau meminta sang menteri untuk mengundurkan diri," kata Titi.
"Itu berbeda dengan iklan advertorial yang tidak ada inisial jurnalis. Demikian pula tampilan yang menggunakan bingkai, menyatu dengan tampilan iklan di bawahnya, jika mengambil contoh iklan Kementerian Pertahanan.
Para pengamat dan aktivis mengaku khawatir pada 'gonta-ganti baju' yang kerap terjadi ini. Kepada CNA, mereka mengatakan tindakan itu berisiko memunculkan penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya negara demi keuntungan politik.
“Jika tuntutan ini diabaikan, maka semakin jelaslah bahwa di ujung periode pemerintahannya, Presiden Joko Widodo lebih sering menampilkan tindakan politik dan pemerintahan yang bertentangan dengan hukum, melawan arus aspirasi publik, dan mengabaikan hak asasi manusia,” tutur Halili.
Sangat disayangkan saat itu memang tidak ada tanya jawab sehingga tidak ada ketajaman informasi. Padahal, dalam ABRI, dipecat dan diberhentikan dengan hormat sangat jauh nilainya. Selain itu, untuk pangkat jenderal, surat yang sah adalah yang ditandatangani Presiden. DKP hanya di posisi memberikan rekomendasi. Semua anggota TNI yang pensiun secara legal disebut sebagai diberhentikan dengan hormat.
"Iya kan masih menunggu rapat pleno KPU sebagai keputusan lawful formal dan resmi. Biasanya hasil swift depend dan real depend tidak situs web berbeda dengan rapat pleno KPU," jelasnya.
Even though the rival-turned-ally of Widodo hasn't articulated thoroughly on Indonesia’s financial and social blueprints, he has hinted at a far more assertive foreign coverage centred to the nation’s rightful location on the globe stage.
To improve your experience and make certain our Web page operates effortlessly, we use cookies and equivalent systems.
Apart from promising continuity, Subianto has laid out handful of concrete strategies, leaving observers uncertain about what his election will imply for the place’s progress and its even now-maturing democracy.
Ketika ia mulai bertugas aktif, secara personal kinerjanya cukup baik. Namun, hubungannya dengan para senior semakin memburuk ketika ia menjadi menantu Soeharto. Konteksnya, Soeharto bisa dikatakan sebagai penguasa ABRI, bahkan memberikan komando lisan langsung kepada para komandan.